NOTIS.CO.ID - Sebuah laporan investigasi dari Tech Transparency Project (TPP) bikin heboh publik karena mengungkap kalau lebih dari 200 akun di platform X ternyata terhubung ke organisasi teroris dunia dan menikmati layanan premium berbayar.
Menariknya, media sosial ini dimiliki oleh Elon Musk yang dikenal sebagai tokoh kontroversial dalam teknologi global.
Akun-akun ini bukan sembarang akun mereka disebut terkait langsung dengan kelompok seperti Al-Qaeda, Hamas, Hizbullah, Hotuhi, sampai milisi bersenjata di Suriah dan Irak.
Semua kelompok itu masuk daftar Foreign Terrorist Organizations (FTO) versi pemerintah Amerika Serikat, dan tetap saja bisa menikmati fitur eksklusif yang biasanya hanya dipakai kreator konten atau tokoh publik.
Layanan ini bukan cuma sekadar centang biru, tapi juga alat monetisasi, video berdurasi panjang, sampai jangkauan konten yang lebih luas.
Bisa dibilang, langganan ini jadi celah emas buat organisasi yang sebelumnya sulit menjangkau massa global.
Dengan akses premium, propaganda mereka bisa disebar lebih halus, lebih cepat, dan bahkan bisa diputar jadi sumber pemasukan.
Fitur centang biru yang dimonetisasi oleh pihak terlarang
Fitur centang biru yang biasanya jadi simbol kepercayaan malah dipakai sebagai “tiket emas” oleh akun-akun yang punya latar belakang kelam.
Menurut laporan, banyak akun teroris bukan cuma eksis di platform tapi juga berhasil mendapatkan penghasilan dari kontennya.
Padahal, dalam aturan resmi X disebutkan kalau siapa pun yang masuk daftar sanksi dari kantor pengawasan aset luar negeri AS seharusnya tidak bisa mengakses fitur premium.
Direktur TPP, Katie Paul, menyebutkan secara terang-terangan bahwa “Mereka tidak hanya berlangganan untuk popularitas centang biru, mereka berlangganan untuk layanan premium.”
Pernyataan ini bukan cuma kritik tajam, tapi juga bukti bahwa mekanisme kontrol di X benar-benar longgar bahkan untuk kasus sensitif seperti terorisme.
Masalah ini sebenarnya bukan hal baru. Tahun lalu, TPP juga sempat melaporkan kalau lebih dari dua lusin akun dengan koneksi ke terorisme berhasil menjadi pelanggan premium.
Saat itu, beberapa akun sempat diblokir atau status verifikasinya dicabut, tapi anehnya sebagian justru balik lagi menikmati layanan berbayar.
Keuntungan ganda yang menguntungkan pihak platform dan Organisasi Teroris
Hal paling mengganggu dari laporan ini adalah kemungkinan bahwa dua pihak yang seharusnya bertentangan justru sama-sama untung.
Organisasi teroris mendapat panggung dan pemasukan, sementara pemilik platform yang tak lain adalah Elon Musk ikut menikmati aliran dana langganan premium mereka.
Katie Paul menegaskan, “Mereka dikenai sanksi karena suatu alasan dan seseorang dengan pengaruh dan kekuasaan seperti itu di pemerintah federal mendapatkan keuntungan dari kelompok dan individu teroris yang ditetapkan ini sangat memprihatinkan.”
Buat siapa pun yang mengikuti kiprah Musk di dunia teknologi maupun pemerintah, hal ini jadi alarm keras.
Apakah idealisme kebebasan berbicara bisa membutakan realitas bahwa ada konten berbahaya yang diam-diam dimonetisasi.
Investigasi ini membuka banyak pertanyaan retoris yang bikin gelisah.
Kalau akun-akun teroris bisa leluasa berkeliaran di platform dengan fasilitas premium, lalu di mana batas antara kebebasan dan penyalahgunaan.
Di tengah gempuran fitur monetisasi dan dorongan Musk untuk menjadikan X lebih menguntungkan, celah seperti ini harusnya jadi prioritas utama untuk ditutup.
