NOTIS.CO.ID - Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 sudah mulai disusun Kementerian PPN/Bappenas dengan menaruh harapan Pertumbuhan Ekonomi nasional berada di kisaran 5,8% sampai 6,3%.
Tapi di balik ambisi tersebut, ada peringatan soal risiko dari dinamika global dan tantangan internal.
Meski targetnya cukup tinggi, Bappenas secara realistis memperkirakan angka pertumbuhan akan berada di level bawah, yaitu 5,8%.
"Namun demikian, kami menyadari ada downside risk terkait dengan dampak global dan juga kita domestik. Sehingga kami juga melihat bahwa ada kemungkinan risiko menjadi 5,8%," ujar Eka Chandra Buana, Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Bappenas saat rapat bersama Komisi IV DPD RI.
Selain itu, sektor pertanian dan pariwisata juga diproyeksikan memberi kontribusi signifikan terhadap laju ekonomi nasional.
Target pembangunan lingkungan dan sosial
RKP 2026 bukan hanya bicara angka pertumbuhan, tapi juga menyentuh aspek sosial dan lingkungan.
Pemerintah menetapkan target penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) hingga 37,14%, sambil tetap menjaga indeks kualitas lingkungan hidup berada di level 76,67%.
Di sisi sosial, pemerintah menargetkan nol persen Kemiskinan ekstrem pada 2026.
Sementara tingkat Kemiskinan umum ditetapkan antara 6,5% hingga 7,5%.
Upaya menghapus Kemiskinan ekstrem ini dipandang sebagai langkah untuk menutup kesenjangan sosial dan memperkuat fondasi kesejahteraan nasional.
"Penurunan Kemiskinan kami sesuai dengan target yang dibebankan kami, bahwa kemiskinan ekstrim akan mencapai 0% di 2026. Sementara tingkat kemiskinan mencapai 6,3% sampai 7,5%," ujar Eka.
Tak hanya itu, tingkat pengangguran terbuka dipatok pada kisaran 4,44% hingga 4,96%.
Sementara rasio yang memperlihatkan ketimpangan pendapatan ditargetkan berada pada rentang 0,377 hingga 0,380.
Pertumbuhan Ekonomi kawasan barat dan timur Indonesia dibagi dengan strategi berbeda
Dalam upaya memastikan pembangunan yang tidak timpang antarwilayah, Bappenas juga membagi sasaran pertumbuhan berdasarkan kawasan.
Untuk wilayah barat Indonesia, target pertumbuhan ditetapkan sebesar 5,6% hingga 6,0%.
Sementara kawasan timur yang selama ini relatif tertinggal ditargetkan tumbuh lebih tinggi, yakni 6,5% sampai 7,3%.
Strategi ini bertujuan mempercepat konvergensi pembangunan antarwilayah agar seluruh daerah bisa menikmati hasil pembangunan secara setara.
Pendekatan ini selaras dengan semangat Indonesia-sentris yang sudah digaungkan dalam berbagai dokumen kebijakan nasional.
Pemerintah berupaya membangun dari pinggiran, memperkuat konektivitas antarwilayah, dan memaksimalkan potensi ekonomi daerah seperti perikanan, pariwisata, dan komoditas unggulan yang tersebar di kawasan timur.
