NOTIS.CO.ID - Pemerintahan Donald Trump kembali membuat kontroversi di ranah kebijakan kesehatan. Kali ini, keputusan mengejutkan datang dari penghentian dana untuk berbagai program utama penelitian vaksin HIV di Amerika Serikat.
Keputusan tersebut berdampak langsung pada pusat-pusat riset ternama, bahkan mengganggu uji klinis yang sempat menunjukkan harapan besar. Kebijakan ini mengubah arah pendanaan dari pengembangan vaksin ke metode pencegahan HIV yang sudah tersedia.
Hal ini memunculkan perdebatan besar di kalangan ilmuwan, apalagi saat sebagian studi mulai menunjukkan potensi signifikan. Banyak pihak khawatir bahwa keputusan ini justru akan menjadi kemunduran besar bagi masa depan penanganan HIV.
Fokus Anggaran Diubah ke Pencegahan Biasa, Bukan Lagi Vaksin
Menurut laporan CBS News, para peneliti diberi tahu bahwa Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS (HHS) telah memutuskan untuk mengalihkan pendanaan kepada pendekatan pencegahan HIV yang telah ada. Hal ini berarti investasi untuk mengembangkan vaksin akan dihentikan.
Beberapa institusi besar terkena dampaknya secara langsung, termasuk Duke Human Vaccine Institute dan Scripps Research Institute yang sejak 2012 mendapat dukungan dari National Institutes of Health (NIH).
Bahkan, uji klinis milik perusahaan bioteknologi Moderna yang selama ini didanai oleh HIV Vaccine Trials Network milik NIH, juga dihentikan sementara.
Seorang pejabat senior NIH menyatakan bahwa HHS menginstruksikan agar lembaganya tidak lagi menyetujui pengajuan dana baru untuk penelitian Vaksin Hiv pada anggaran mendatang, kecuali dalam kasus-kasus yang sangat terbatas.
Aturan Baru Perketat Proses Hibah Riset HIV
Tak hanya menghentikan pendanaan, pemerintah juga memberlakukan aturan akuntansi baru yang memperumit proses pengajuan dana hibah. Kini, peneliti harus mengajukan seluruh biaya untuk proyek multi-tahun dalam satu tahun fiskal.
Kebijakan ini membuat banyak ilmuwan kesulitan dalam menyusun proposal pendanaan jangka panjang. Juru bicara HHS, Emily Hilliard, menyebut langkah ini diambil karena program HIV/AIDS nasional dinilai terlalu kompleks dan tumpang tindih.
Ia menjelaskan bahwa pengeluaran anggaran sebesar US$7,5 miliar sekitar Rp122 triliun untuk 27 program HIV/AIDS perlu diawasi lebih ketat agar lebih efektif.
Hilliard menegaskan bahwa “program HIV/AIDS yang bersifat krusial akan tetap berjalan” dan akan ditempatkan di bawah lembaga baru usulan Menteri Kesehatan HHS, Robert F. Kennedy Jr., yang bernama Administration for a Healthy America.
Ilmuwan Soroti Dampak Besar terhadap Kemajuan Penelitian
Banyak ilmuwan mengkritik keras keputusan tersebut, terutama karena waktu penghentian dianggap tidak tepat. Dennis Burton, profesor imunologi dari Scripps Research, menyampaikan keprihatinannya.
“Hal itu bisa menjadi kemunduran satu dekade bagi penelitian Vaksin Hiv,” ujar Burton.
Menurut Burton, beberapa uji klinis terakhir menunjukkan kemajuan signifikan yang bisa membawa terobosan besar jika terus didukung secara finansial. Tanpa kelanjutan pendanaan, proyek-proyek riset itu terancam stagnan atau bahkan gagal sepenuhnya.
Situs resmi pemerintah AS, HIV.gov, mencatat bahwa saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi HIV. Namun, berbagai tim ilmuwan di seluruh dunia masih terus berupaya untuk mewujudkannya, sebagian besar dengan bantuan dana dari NIH yang kini terancam dihentikan.
Meski pemerintah beralasan efisiensi dan pengawasan anggaran, keputusan ini dinilai mencederai momentum penting dalam sejarah riset HIV. Kekhawatiran bahwa dunia akan kehilangan dekade emas untuk menemukan Vaksin Hiv kini semakin nyata.
