NOTIS.CO.ID-Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan program makan bergizi gratis karena terjadi banyak kasus keracunan massal di berbagai wilayah. DPR juga menyarankan pemerintah membangun dapur sehat di sekolah agar proses memasak dan penyajian makanan MBG kepada siswa lebih terpantau dan terjamin kualitasnya.
"DPR RI meminta supaya ada evaluasi total evaluasi total ini, mungkin juga nanti akan berkaitan bagaimana sebenarnya yang terbaik di dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis ini," kata Wakil Ketua Komisi X DPR Esti Wijayanti di Yogyakarta, Rabu (24/9/2025).
Esti mengatakan bahwa DPR sudah banyak kali mengingatkan pemerintah soal banyaknya kasus keracunan dari makanan MBG, termasuk dalam rapat resmi di parlemen. Menurutnya, perlu dilakukan penelitian khusus mengenai proses penyediaan, distribusi, hingga pengolahan makanan dalam program MBG.
Esti mengatakan adanya banyak kasus keracunan harus menjadi kesempatan untuk memperbaiki segalanya agar masyarakat tetap percaya bahwa pemerintah sungguh ingin memberikan makanan yang baik dalam program MBG.
Dia meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh, mulai dari kualitas bahan makanan, proses pengolahan di dapur besar, distribusi ke sekolah, hingga memperkuat pengawasan di lapangan. Jangan sampai program MBG dijalankan terburu-buru dan berisiko bagi kesehatan siswa.
Esti menyarankan dalam pelaksanaan MBG, sekolah diberi kewenangan untuk memiliki dapur sehat sendiri dengan standar kebersihan yang memadai.
Dengan begitu, proses pengolahan hingga penyajian makanan bisa langsung diawasi dengan baik.
"Apakah tidak lebih baik kemudian sekolah-sekolah yang sudah ada dapur umumnya tetap berjalan, tetapi mungkin kapasitas untuk masaknya dikurangi sehingga jangkauannya juga tidak terlalu jauh dan tidak terlalu banyak masakannya sehingga lebih fresh ketika dimakan anak-anak," ujar Esti.
Esti menegaskan bahwa inti dari program MBG adalah menjaga keselamatan para siswa, bukan justru menyebabkan masalah. DPR terus mendorong pemerintah agar memastikan makanan yang diberikan kepada siswa aman dan layak untuk dikonsumsi.(*)
