NOTIS.CO.ID - Permintaan tambahan anggaran dari berbagai kementerian dan lembaga terus bergulir menjelang penyusunan RAPBN 2026.
Kali ini, giliran Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang mengusulkan kenaikan anggaran cukup signifikan.
Langkah ini diambil untuk memperkuat program Ketahanan Pangan nasional dan memastikan bantuan pangan tersalurkan tepat waktu serta efektif menjaga harga di pasaran.
Permintaan itu disampaikan langsung oleh Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi. Ia menegaskan bahwa usulan anggaran lebih dini sangat krusial agar intervensi kebijakan tidak lagi bersifat reaktif.
Tanpa alokasi yang jelas sejak awal tahun, program strategis seperti Bantuan Pangan dan stabilisasi harga dinilai rentan terhambat pelaksanaannya.
Dikutip dari Antara, Minggu (13/7/2025), dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Arief menyampaikan bahwa anggaran tambahan sebesar Rp16,02 triliun dibutuhkan untuk menambah pagu indikatif tahun 2026.
"Usulan tersebut mencakup tambahan anggaran Rp16,02 triliun dari pagu indikatif yang telah ditetapkan di tahun 2026 sebesar Rp79.425.015.000," kata Arief.
Pentingnya Perencanaan Awal untuk Program Pangan Nasional
Salah satu alasan utama permintaan tambahan dana adalah perlunya penanganan lebih cepat dalam menjaga pasokan dan harga pangan.
Selama ini, pengajuan anggaran dilakukan saat masalah sudah terjadi, sehingga respons pemerintah kerap terlambat dan berisiko memperparah kondisi di lapangan.
Menurut Arief, idealnya program seperti Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sudah masuk dalam rencana sejak awal tahun fiskal. Dengan begitu, saat kondisi pasar mengkhawatirkan, pemerintah bisa segera melakukan intervensi.
"Idealnya program seperti SPHP ini sudah dianggarkan dari awal. Misalnya, berapa stok beras Bulog atau Cadangan Beras Pemerintah yang bisa langsung dikeluarkan," jelas Arief.
Ia juga mengungkapkan kebutuhan logistik yang sangat besar. Untuk stabilisasi harga, diperlukan sekitar 1,5 juta ton beras setiap tahun. Sementara itu, untuk program Bantuan Pangan, dibutuhkan 180.000 ton beras per bulan.
Respons Cepat Jadi Kunci Jaga Stabilitas Harga dan Pasokan
Dengan anggaran yang dialokasikan sejak awal, program intervensi bisa dieksekusi tanpa hambatan birokrasi.
Misalnya, bila harga beras melonjak lebih dari 10 persen dalam waktu satu minggu, Badan Urusan Logistik (Bulog) bisa langsung turun tangan tanpa harus menunggu lampu hijau dari Kementerian Keuangan.
Arief juga menyampaikan bahwa pihaknya hanya bertugas menyampaikan rencana terbaik. Terkait realisasi, keputusan akhir tetap berada di tangan para pengambil kebijakan di tingkat pusat.
"Tugas kami menyampaikan usulan terbaik. Jika nantinya ada kebijakan lain yang lebih prioritas, kami akan ikut. Tapi setidaknya, sudah kami sampaikan ke Kementerian Keuangan, DPR, dan Menko Pangan," tambahnya.
Menkeu Dihujani Permintaan Anggaran, Bapanas Bukan Satu-satunya
Kondisi ini membuat Menteri Keuangan, Sri Mulyani, berada dalam tekanan besar. Hampir semua kementerian dan lembaga menyodorkan permintaan anggaran tambahan untuk RAPBN 2026.
Tentu ini bukan perkara mudah, apalagi dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan dan kebutuhan efisiensi yang makin mendesak.
Sri Mulyani pun harus cermat memilah dan menilai mana usulan yang benar-benar mendesak dan berdampak besar bagi masyarakat.
"Masih akan terus memonitor berbagai langkah-langkah efisiensi dan dari hasil tersebut tentu nanti penyusunan APBN 2026 dengan menggunakan seluruh evaluasi tahun ini yang sudah dilakukan," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
