NOTIS.CO.ID - Pemerintah terus bergerak cepat dalam merespons gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama yang menghantam sektor industri padat karya.
Dengan pendekatan yang lebih terstruktur, pemerintah menghadirkan berbagai bentuk perlindungan bagi para pekerja, mulai dari jaminan sosial hingga program penciptaan lapangan kerja baru.
Salah satu kebijakan utama yang jadi sorotan adalah jaminan kehilangan pekerjaan PHK yang kini diberikan dengan potongan iuran signifikan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa negara hadir untuk meringankan beban para pekerja yang terdampak langsung dari PHK.
"Kalau terjadi kehilangan pekerjaan mereka mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Dan ini iuranya kita berikan diskon 50%," ungkapnya saat konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/6/2025).
Diskon iuran tersebut tidak datang begitu saja. Menurut Sri Mulyani, dana untuk meringankan beban iuran tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia menjelaskan, "Untuk JKK ini APBN sudah memberikan top up bantuan supaya BPJS bisa memberikan JKK untuk para Pekerja yang kehilangan pekerjaan," ujarnya.
Dengan skema ini, Pekerja yang terdampak tidak hanya mendapatkan perlindungan sosial, tapi juga akses langsung ke program jaminan melalui BPJS.
Namun, pemerintah tak hanya berhenti pada perlindungan sosial. Upaya menciptakan kembali lapangan pekerjaan juga digencarkan. Salah satu strategi yang diambil adalah percepatan sejumlah proyek pemerintah yang bersifat padat karya.
Misalnya, program rehabilitasi sekolah yang dibiayai APBN senilai Rp16,9 triliun ditargetkan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, terutama dari kalangan pekerja informal dan korban PHK.
Selain proyek rehabilitasi sekolah, pembangunan infrastruktur lainnya juga mulai digenjot. Pemerintah telah menyiapkan proses penganggaran untuk proyek pembangunan irigasi, yang dirancang mulai konstruksinya pada pertengahan tahun ini.
"Ini (pembangunan irigasi) proses anggaran sudah dilaksanakan untuk bisa dilaksanakan konstruksinya pada Juli atau paling lambat Agustus," terangnya.
Dalam skala yang lebih besar, pemerintah juga memprioritaskan program kepemilikan perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah. Program ini memiliki total anggaran mencapai Rp84 triliun.
Dengan dukungan Apbn yang besar, proyek ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Sri Mulyani menegaskan bahwa upaya pemerintah dalam mendorong proyek-proyek padat karya adalah bagian dari strategi besar untuk menjaga daya saing nasional di tengah tantangan global.
"Jadi banyak program yang dibiayai APBN langsung yang diharapkan bisa memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat yang ini diharapkan menurunkan berbagai ekses persaingan ditingkat global terutama untuk industri padat karya," kata Sri Mulyani.
Kebijakan ini diharapkan mampu meredam guncangan sosial-ekonomi sekaligus mengangkat kembali roda industri padat karya ke jalur pertumbuhan.
