NOTIS.CO.ID - Target pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2026 mulai dirancang dengan optimisme tinggi.
Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur BI Perry Warjiyo, Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dan Ketua OJK Mahendra Siregar menggelar rapat intens pada Kamis malam, 3 Juli 2025.
Fokus utamanya adalah pembahasan asumsi makro dalam Rancangan APBN 2026. Dalam pemaparannya, Sri Mulyani menyoroti pentingnya kontribusi tiap sektor untuk mendukung proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Keuangan menekankan bahwa proyeksi pertumbuhan Ekonomi akan berada pada kisaran 5,2% hingga 5,8%. Namun untuk mencapainya, dibutuhkan kerja ekstra dari berbagai sektor utama.
"Kalau 2026 dimana kami menyebutkan KEMPPKF 5,2%-5,8%, maka PR untuk masing-masing komponen kontribusi growth harus makin tinggi lagi. Kalau 5,8%, konsumsi harus 5,5%," ujar Sri Mulyani dalam forum tersebut.
Untuk mewujudkan target ini, konsumsi domestik tak hanya didorong lewat bantuan sosial, tapi juga dengan menjaga inflasi tetap rendah, menciptakan lapangan kerja yang layak, serta mempercepat pertumbuhan investasi hingga mendekati 6%.
Ekspor juga akan dijaga agar tetap stabil di kisaran 7%. Selain itu, pemerintah menyiapkan dua program prioritas yang diyakini mampu memberi dorongan signifikan terhadap pertumbuhan Ekonomi tahun depan.
Dua program tersebut adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).
"Beberapa program diharapkan dapat memberikan growth seperti MBG Kopdes, revitalisasi sekolah, dan belanja," tambahnya.
Sementara itu, Bank Indonesia menunjukkan sikap yang lebih berhati-hati dalam melihat potensi ekonomi ke depan. Proyeksi BI berada di kisaran 4,7% hingga 5,5% untuk tahun 2026, dengan catatan bahwa kinerja ekspor masih berisiko melemah akibat gejolak global.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, menggarisbawahi pentingnya memperluas kerja sama perdagangan internasional guna mengimbangi tekanan tersebut.
Meskipun lebih konservatif, BI tetap yakin bahwa angka pertumbuhan bisa bergerak menuju target pemerintah.
"Kami memandang bahwa pertumbuhan akan bisa diangkat ke tingkat yang lebih tinggi dalam kisaran perkiraan tersebut, sejumlah langkah perlu ditempuh termasuk juga implementasi program Asta Cita yang digariskan pemerintah," ungkap Perry.
Perry juga memaparkan bahwa BI siap berkontribusi lebih jauh untuk mendukung pertumbuhan.
"Nah kami jelaskan BI all out dorong Ekonomi. Kita turunkan suku bunga 2 kali, dan akan diturunkan lagi," tegasnya.
Selain pemangkasan suku bunga, langkah lain seperti penambahan likuiditas ke pasar juga telah dipersiapkan demi mendongkrak pertumbuhan ke kisaran 5,1% hingga 5,2%.
Di sisi lain, Bappenas justru menaruh harapan lebih tinggi terhadap laju pertumbuhan Ekonomi. Proyeksi yang mereka susun dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 menunjukkan target di angka 5,8% sampai 6,3%.
Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyebut bahwa proyeksi ini tergolong moderat, namun tetap memperhitungkan berbagai faktor dengan hati-hati.
"Terus terang, angka 5,8 sampai 6,3 (%) itu sebenarnya moderat juga. Karena kesempatan kita untuk angka lebih tinggi dari itu, ya tapi kan kita harus hati-hati juga," ujar Rachmat saat rapat di Kompleks Parlemen.
Rachmat juga menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan Bappenas berbeda dari Kemenkeu. Jika Kemenkeu fokus pada penganggaran, Bappenas lebih menitikberatkan pada aspek perencanaan strategis jangka panjang.
"Jadi, kalau Menteri Keuangan, ini berdasarkan penganggaran. Kami berdasarkan perencanaan," jelasnya.
Perbedaan pendekatan ini memperlihatkan bagaimana pemerintah menyusun strategi dari berbagai sudut pandang demi mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
Di tengah tantangan global yang dinamis, kolaborasi antara lembaga-lembaga utama seperti Kemenkeu, BI, dan Bappenas menjadi kunci untuk memastikan pertumbuhan Ekonomi Indonesia tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga inklusif dan tangguh.
