NOTIS.CO.ID - Ketegangan kembali memanas antara mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan dua media besar, CNN dan New York Times.
Kali ini, Trump melayangkan somasi ke keduanya setelah muncul pemberitaan soal hasil serangan AS ke Iran yang dianggap bertentangan dengan klaim yang ia sampaikan secara publik.
Langkah hukum tersebut dinilai bukan hanya sebagai bentuk kemarahan, tetapi juga bagian dari pola lama Trump yang kerap mengguncang dunia media.
CNN mengonfirmasi bahwa surat somasi memang telah dikirim langsung oleh kuasa hukum Trump. Isinya menuntut pencabutan laporan yang menyinggung perang Israel-Iran dan dugaan kerusakan di situs nuklir Iran.
Sumber pemberitaan kedua media itu berasal dari penilaian awal Komando Pusat AS (CENTCOM) yang menyebut serangan pada 22 Juni 2025 belum menghancurkan inti program nuklir Iran klaim yang bertolak belakang dengan narasi Trump.
Di platform media sosial Truth Social, Trump bereaksi keras terhadap pemberitaan tersebut. Ia menuduh CNN dan New York Times menyebarkan kabar palsu.
"SITUS-SITUS NUKLIR IRAN SUDAH BENAR-BENAR HANCUR!" tulis Trump lantang dalam unggahannya, seperti dikutip AFP pada Sabtu (28/6/2025).
Trump Murka Setelah Bocoran Intelijen Muncul ke Publik
Laporan yang memicu kemarahan Trump itu bukan tanpa dasar. Beberapa pejabat di lingkaran pemerintahan AS mengonfirmasi validitas informasi tersebut, meski menyebut isinya belum sepenuhnya meyakinkan.
Trump tidak tinggal diam. Ia mendesak pihak berwenang untuk mengusut siapa pun yang membocorkan dokumen intelijen tersebut.
Bahkan, sehari setelah somasi dikirim, tepatnya Rabu (25/6/2025), Trump menyerukan pemecatan terhadap jurnalis dari dua media itu. Tekanan yang ia berikan kali ini menunjukkan bahwa Trump benar-benar merasa dirugikan.
Tindakan hukum yang diambil Trump ini menuai respons beragam. Sebagian pihak menilai ini sebagai taktik lama untuk menekan media, apalagi saat laporan tersebut mencederai klaim-klaim yang ia buat secara terbuka.
Respons Tegas CNN dan New York Times atas Ancaman Trump
CNN dan New York Times tidak tinggal diam menghadapi somasi tersebut. Sehari setelah ancaman hukum dilayangkan, juru bicara CNN menegaskan bahwa mereka mendukung penuh integritas jurnalis mereka.
CNN menolak keras tuduhan yang dilontarkan Trump dan menegaskan bahwa semua pemberitaan mereka ditujukan demi kepentingan publik.
Di sisi lain, New York Times juga menyampaikan respons melalui pengacara mereka, David E. McCraw. Dalam pernyataannya, McCraw menyoroti pentingnya transparansi bagi masyarakat AS.
"Publik Amerika punya hak untuk mengetahui apakah serangan [AS] terhadap Iran, yang didanai oleh uang para pembayar pajak dan berdampak besar bagi setiap warga negara, berhasil atau tidak," ungkapnya.
"Kita mengandalkan badan intelijen kita untuk memberikan penilaian yang tidak memihak dan kita semua butuhkan dalam demokrasi untuk menilai kebijakan luar negeri negara kita dan kualitas keputusan para pemimpin kita," tambah McCraw.
New York Times menyatakan tidak akan menarik laporan yang sudah mereka publikasikan. Mereka menganggap langkah itu akan mencederai prinsip jurnalistik dan mengabaikan hak publik untuk mendapat informasi.
"Dan akan lebih tidak bertanggung jawab lagi bagi seorang presiden untuk menggunakan ancaman litigasi pencemaran nama baik untuk mencoba membungkam sebuah publikasi yang berani melaporkan bahwa para ahli intelijen yang terlatih, profesional, dan patriotik yang dipekerjakan oleh pemerintah AS mengira bahwa Presiden mungkin telah salah dalam pernyataan awalnya kepada negara," tegas McCraw.
Riwayat Trump Mengancam Media Lewat Jalur Hukum
Donald Trump memang dikenal sering menggunakan pendekatan hukum sebagai senjata politik dan personal. Dalam kariernya, baik sebagai pebisnis maupun tokoh publik, ia kerap melontarkan ancaman hukum kepada pihak yang dianggap tidak sejalan.
Tahun lalu, misalnya, ia sempat mengecam sejumlah media besar, termasuk CBS News, hanya karena wawancara dengan Wakil Presiden Kamala Harris saat pemilu.
Langkah ini sempat menuai kritik keras dari para ahli kebebasan pers di AS karena dinilai melemahkan prinsip Amandemen Pertama.
Dengan latar belakang tersebut, tak sedikit yang menganggap somasi kali ini hanya gertakan semata. Namun, tetap saja, langkah Trump ini kembali membuka perdebatan soal batas antara kritik terhadap media dan upaya membungkam kebebasan pers.
Somasi dari Trump terhadap CNN dan New York Times ini memperlihatkan bahwa hubungan antara media dan kekuasaan di AS masih penuh dinamika dan tensi tinggi.
