NOTIS.CO.ID - Langkah Presiden Prabowo Subianto yang ingin menghapus kuota impor untuk komoditas kebutuhan pokok menuai respons beragam.
Di satu sisi, ini dianggap sebagai gebrakan berani dalam menjawab tekanan geopolitik dari Presiden AS Donald Trump yang menuntut pasar global lebih terbuka.
Tapi di sisi lain, kebijakan ini bisa jadi pisau bermata dua yang menusuk pelan-pelan Industri Lokal dari belakang.
Dampak kebijakan penghapusan Kuota Impor terhadap kestabilan industri dalam negeri
Ketika perintah itu diumumkan, banyak yang langsung mengaitkannya dengan tekanan dari kebijakan tarif tinggi ala Trump.
Peneliti Next Policy, Shofie Azzahra, menyebut keputusan ini adalah bagian dari taktik geopolitik pemerintah Indonesia.
"Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap stabilitas industri dalam negeri. Tanpa Kuota Impor, arus masuk barang dari luar negeri akan lebih bebas dan berpotensi membanjiri pasar domestik, terutama jika harga produk impor jauh lebih kompetitif." Shofie dikutip dari inilah.com, Sabtu (12/4/2025).
Kalau barang luar masuk tanpa rem, bukan cuma persaingan yang makin ketat, tapi pelaku usaha lokal bisa megap-megap.
Apalagi buat petani kecil dan UMKM yang masih berjuang menekan biaya produksi.
Harga barang impor yang lebih murah bisa mematikan pergerakan ekonomi dari bawah karena ekosistemnya belum cukup kuat untuk bersaing terbuka begitu saja.
Walau Prabowo menekankan kalau penghapusan kuota hanya untuk komoditas yang memang belum bisa dipenuhi produksi dalam negeri, tetap saja tantangan di lapangan tidak kecil.
Pengawasan distribusi, permainan harga, dan praktik dagang curang rawan terjadi kalau aturannya longgar dan aparat pengawas tidak siap.
Risiko ketergantungan impor bisa menghantui tanpa strategi penguatan lokal
Saat barang impor dibiarkan masuk dengan bebas, efek domino bisa muncul ke mana-mana.
Shofie juga bilang, situasi seperti itu berpotensi melemahkan ketahanan ekonomi domestik.
Bukan hanya dari sisi produksi, tapi juga dari daya saing yang perlahan-lahan bisa terkikis kalau tidak disertai penguatan dari dalam.
Solusinya tidak cuma menghentikan impor, tapi menciptakan jaring pengaman yang kuat buat sektor lokal.
"Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan intervensi yang tepat, seperti pemberian subsidi produktif terutama di sektor pangan, peningkatan akses terhadap teknologi, penguatan infrastruktur logistik, serta pelatihan dan pendampingan bagi industri kecil agar mampu bersaing dalam pasar yang semakin terbuka," ungkapnya.
Kalau teknologi produksi sudah ditingkatkan, logistik makin efisien, dan pelaku UMKM dibekali pelatihan mumpuni, maka persaingan dengan produk asing bukan lagi momok menakutkan.
Transformasi pasar lokal menuju ekspor lewat peningkatan daya saing produk
Jalan keluar lain yang disarankan Shofie adalah mendorong pelaku usaha lokal supaya tidak hanya jadi pemain kandang.
Pasar global terbuka luas asal tahu caranya main.
Pemerintah perlu serius bikin petani dan UMKM lokal percaya diri menembus pasar ekspor.
"Dengan kombinasi kebijakan yang tepat dan perluasan orientasi pasar, penghapusan Kuota Impor tidak harus menjadi ancaman, melainkan peluang untuk bertransformasi menjadi lebih kompetitif dan berkelanjutan," tandasnya.
Tapi tentu saja, pernyataan ini bisa jadi cuma harapan kalau tidak didukung dengan kebijakan nyata dan konsisten.
Akses pasar luar negeri masih terbilang terbatas bagi mayoritas pelaku usaha kecil.
Tanpa fasilitasi ekspor, seperti promosi produk, penyederhanaan dokumen, dan pemangkasan biaya logistik, maka rencana ekspansi pasar hanya jadi jargon kosong.
Presiden Prabowo tegaskan Kuota Impor dihapus demi kelancaran perdagangan
Presiden Prabowo tak ragu-ragu dalam menyampaikan instruksinya soal penghapusan kuota impor, terutama untuk komoditas vital seperti daging.
“Saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-Kuota Impor. Terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu tidak boleh,” kata Prabowo dalam Sarasehan Ekonomi yang berlangsung di Menara Mandiri, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).
Pengusaha, dalam pandangan Prabowo, adalah motor penggerak ekonomi.
"Pengusaha itu adalah pelaku yang di depan. Oke, dia boleh cari untung, enggak ada masalah. Tapi kita juga minta para pengusaha bayar pajak yang benar," tambahnya.
Perhatian pemerintah terhadap bea cukai dan praktik penyelundupan impor
Selain soal kuota, Prabowo juga menunjukkan komitmennya terhadap pengawasan di sektor impor.
Ia sadar, dalam sistem yang lebih terbuka, peluang terjadinya penyelundupan dan manipulasi di bea cukai makin besar.
"Kalau ada lagi implementasi yang kurang bagus, segera laporkan. Segera laporkan kita bertindak,” ucapnya.
Namun, banyak yang bertanya, apakah sistem pengawasan kita sudah cukup kuat untuk menghadapi arus barang yang makin deras dari luar negeri, atau justru malah membuka celah baru bagi oknum-oknum yang senang bermain di area abu-abu.
BACA JUGA: Vadel Badjideh Akui Siap Dipenjara 12 Tahun
