NOTIS.CO.ID - Gagasan untuk menetapkan tanggal 3 April sebagai Hari Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali diangkat.
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto perlu mengambil langkah strategis di awal pemerintahannya dengan menetapkan hari penting tersebut lewat keputusan presiden.
Menurutnya, momen ini bisa menjadi simbol kuat komitmen nasional terhadap persatuan dan penghormatan atas perjuangan tokoh bangsa, khususnya Mohammad Natsir yang menyuarakan Mosi Integral pada 3 April 1950.
Hidayat Nur Wahid nilai 3 April layak jadi Hari NKRI sebagai momen kebangsaan
“Selama ini sudah ada Hari Nasional seperti Hari Pancasila pada 1 Juni dan Hari Konstitusi pada 18 Agustus dan lain-lain, sebagai pilar-pilar penting kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka penting Presiden Prabowo di awal masa pemerintahannya bisa menetapkan hari NKRI pada 3 April," kata HNW dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (4/4/2025).
Ia melihat bahwa Hari NKRI dapat menjadi jembatan penting dalam memperkuat semangat kolektif kebangsaan yang kian diuji oleh beragam perbedaan dan polarisasi.
Dukungan atas Mosi Integral pada masa itu datang dari seluruh spektrum politik, termasuk dari Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang didirikan oleh Sumitro Djojohadikusumo, ayah dari Presiden Prabowo sendiri.
Fakta sejarah ini dianggap sebagai titik penting yang layak dirayakan secara nasional, karena menjadi tonggak kembalinya Indonesia ke dalam bentuk negara kesatuan yang sebenarnya.
Hidayat memandang momen ini tidak sekadar simbolik, tapi penting sebagai edukasi sejarah yang memperkuat pemahaman publik bahwa umat Islam punya peran sentral dalam menjaga keutuhan NKRI.
Tuduhan bahwa kelompok Islam anti-NKRI menurutnya adalah narasi usang yang harus diluruskan lewat penghargaan terhadap sejarah bangsa sendiri.
Mosi integral Mohammad Natsir dianggap penyelamat bentuk negara kesatuan
“Dengan penetapan tanggal 3 April sebagai hari NKRI semakin menegaskan hal tersebut sehingga ke depan tidak ada lagi upaya memecah belah kesatuan nasional dengan adu domba kelompok Islam dengan kelompok nasionalis lainnya karena menuduh umat Islam sebagai anti terhadap NKRI, padahal justru Partai Islam Masyumi melalui Ketuanya M. Natsir yang selamatkan NKRI,” jelas Hidayat.
Mosi integral yang dibacakan Mohammad Natsir pada 3 April 1950 adalah titik balik sejarah yang menyatukan kembali wilayah-wilayah Indonesia ke dalam NKRI.
Saat itu, Indonesia sempat berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), hasil kompromi dengan Belanda pasca kemerdekaan.
Tapi lewat pidato Natsir yang didukung banyak pihak, RIS akhirnya dibubarkan dan seluruh negara bagian kembali melebur ke dalam satu Indonesia.
"Sebagaimana kesepakatan yang termaktub dalam Bab 1 Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 bahwa negara Indonesia yang didirikan bukan Republik berbentuk serikat, melainkan negara kesatuan," ucap Hidayat.
Dan ini bukan cuma sejarah masa lalu. Saat amandemen konstitusi dilakukan pasca reformasi, bentuk negara kesatuan bahkan diproteksi secara permanen dalam Pasal 37 ayat (5) UUD 1945, sehingga tidak bisa diubah.
Hidayat ajak Prabowo jadikan Hari NKRI sebagai legacy awal pemerintahan
Usulan ini sebenarnya sudah pernah diajukan ke Presiden Joko Widodo sebelumnya, namun tak kunjung diwujudkan. Kini, dengan kepemimpinan baru di tangan Prabowo Subianto, Hidayat melihat ada momentum yang tepat untuk menetapkan tanggal 3 April sebagai Hari NKRI.
"Oleh karenanya, Presiden Prabowo dapat mengambil langkah mensejarah di awal pemerintahannya, apalagi beliau memang kerap menggaungkan keharusan persatuan nasional dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam pembangunan," tutur Hidayat.
Penetapan Hari NKRI diyakini akan memperkuat semangat persatuan nasional, apalagi jika momentum ini juga digunakan untuk mengingat kembali jasa para pendiri bangsa dalam mempertahankan bentuk negara kesatuan.
Ini bisa jadi salah satu simbol awal pemerintahan Prabowo yang mengutamakan kolaborasi dan integrasi seluruh elemen masyarakat.
“Hal ini juga dapat mempertegas komitmen tersebut, sekaligus memberi pesan kepada dunia internasional, termasuk bangsa yang sedang melawan penjajahan seperti di Palestina untuk tetap mengikuti langkah para pahlawan bangsa, dan bahwa menjaga komitmen keagamaan dan kebangsaannya secara bersama-sama tetap diperlukan dan bisa dilakukan dan itu membawa hadirnya kemaslahatan," ujarnya.
