NOTIS.CO.ID - Polemik dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali menjadi perbincangan publik, meski pihak berwenang sudah menyatakan keasliannya.
Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Riyan Betra Delza, menilai bahwa isu ini lebih menyerupai manuver politik dibandingkan sebagai permasalahan hukum atau administratif yang mendesak.
Riyan menekankan bahwa perdebatan seputar ijazah Jokowi tidak membawa manfaat langsung bagi rakyat. Ia mengingatkan bahwa Universitas Gadjah Mada (UGM) dan aparat kepolisian telah memastikan keabsahan dokumen tersebut.
"UGM sudah verifikasi, polisi pun bilang ijazahnya asli. Jadi, rasanya polemik ini nggak perlu dibesar-besarkan lagi,” kata Riyan dalam pernyataan tertulis, Dikutip dari inilah.com Mingggu (1/6/2025).
Lebih lanjut, Riyan meminta agar energi publik dan elit politik diarahkan pada diskusi yang menyentuh isu strategis seperti kesenjangan sosial, kondisi ekonomi yang belum stabil, hingga tantangan pembangunan di wilayah pedesaan.
Menurutnya, ini adalah persoalan nyata yang seharusnya menjadi prioritas utama ketimbang polemik personal yang tak berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Tuduhan skripsi palsu Jokowi dan kontroversi gelar insinyur
Kasus ini kembali memanas setelah muncul rencana pelaporan terhadap Presiden Jokowi ke Bareskrim Polri dan Pengadilan Perdata. Laporan tersebut menyoroti dugaan bahwa Jokowi tidak menulis skripsi sebagai syarat kelulusan sarjana strata satu (S1).
Pihak pelapor merujuk pada formulir her-registrasi yang menunjukkan bahwa Jokowi terdaftar sebagai Sarjana Muda dengan total 122 Satuan Kredit Semester (SKS), baik wajib maupun pilihan.
"Peperangan baru! Jokowi akan dilaporkan atas skripsi palsu ke Bareskrim dan Pengadilan Perdata! Mengingat form Her-Registrasi, Jokowi terdaftar Sarjana Muda dan total SKS (wajib dan pilihan) hanya 122 SKS!. Sarjana Muda tidak menulis skripsi," kata Pakar Digital Forensik Rismon Sianipar dalam unggahan sosial media X/Twitter, dikutip Sabtu (31/5/2025).
Menurut Rismon, mahasiswa program Sarjana Muda di era tersebut memang tidak diwajibkan menulis skripsi. Namun, ia mempertanyakan dari mana gelar Insinyur (Ir) bisa diperoleh Jokowi jika ia tidak menyelesaikan pendidikan sarjana penuh.
Hal ini diperkuat dengan unggahan foto formulir pendaftaran ulang Jokowi tahun akademik 1981/1982 yang menunjukkan bahwa ia mencentang pilihan Sarjana Muda pada program pendidikannya.
Hasil investigasi bareskrim pastikan ijazah Jokowi asli
Menanggapi tudingan tersebut, Bareskrim Polri menegaskan bahwa ijazah Presiden Jokowi telah melalui pemeriksaan forensik dan investigasi menyeluruh.
Pemeriksaan ini meliputi seluruh jenjang pendidikan Jokowi, mulai dari sekolah dasar hingga kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM).
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Djuhandhani Rahardjo Puro, menyampaikan bahwa penyidik telah melakukan uji pembanding terhadap ijazah milik Jokowi dan tiga orang teman seangkatannya di Fakultas Kehutanan UGM. Hasilnya, seluruh elemen pada dokumen tersebut terbukti identik.
"Kita melaksanakan uji banding, yang diuji adalah semua ijazah asli. Pembandingnya itu ijazah asli dengan teman seangkatan beliau (Jokowi). Dari pembanding ini bahwa hasilnya identik. Bahkan, map yang digunakan masih sama, map Jokowi dan rekannya masih sama. Sudah kumal, kusam," ujar Djuhandhani dalam pernyataannya di Bareskrim, Kamis (22/5/2025).
Meski demikian, hasil verifikasi resmi ini tetap tidak diterima oleh pihak pelapor. Mereka tetap bersikeras membawa kasus ini ke ranah hukum dan publik.
Mahasiswa dan akademisi diminta dorong diskusi publik yang mencerahkan
Dalam pandangannya, Riyan Betra Delza mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya kalangan akademisi dan media, untuk menciptakan ruang diskusi yang sehat.
Ia menekankan bahwa narasi yang dibangun di ruang publik seharusnya tidak merendahkan kecerdasan masyarakat, melainkan memperkaya wawasan dan meningkatkan kualitas informasi.
"Bukan malah memperkeruh suasana dengan narasi yang merendahkan nalar masyarakat. Termasuk media massa ayo bangun ekosistem informasi publik yang lebih mendidik,” ujarnya.
Riyan menilai bahwa ketika opini publik terlalu terseret isu personal yang penuh spekulasi, justru berpotensi mengaburkan fokus kita terhadap masalah yang lebih substansial.
Ia berharap, ruang diskusi nasional dapat kembali diisi oleh isu-isu yang menyentuh kepentingan rakyat secara langsung dan nyata.
Dengan tetap berlarutnya polemik ini, publik dihadapkan pada risiko kehilangan fokus terhadap tantangan nyata yang membutuhkan kolaborasi dan perhatian bersama.
