NOTIS.CO.ID - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sebenarnya membawa niat baik untuk meningkatkan gizi masyarakat justru menimbulkan masalah baru karena perencanaannya dianggap terburu-buru.
Direktur Riset Trust Indonesia, Ahmad Fadhli, menyebut program ini digagas tanpa kajian yang benar-benar matang, sehingga membuat implementasinya tidak berjalan sesuai harapan di lapangan.
“Program MBG ini memang tampak dibuat terburu-buru (harus dilakukan segera) tanpa kajian matang agar program ini berjalan lebih efektif. Misalnya seharusnya ada kajian untuk menentukan lokasi prioritas program MBG, model menu sesuai ketersediaan bahan lokal dan yang paling penting siapa-siapa yang paling berhak menerimanya. Tentu tidak lupa bagaimana skema pembayaran yang melibatkan pihak ketiga atau vendor.” ujarnya, dikutip dari Inilah.com, Minggu (4/5/2025).
Ketiadaan perencanaan mendalam bukan hanya memperlambat efektivitas program, tapi juga menimbulkan kekacauan yang meluas.
Mulai dari makanan tidak layak, keracunan, sampai vendor yang merugi jadi fenomena yang makin sering terdengar.
Setiap hari, ada saja kabar miring yang bikin masyarakat makin meragukan kualitas pelaksanaan program MBG ini.
Survei menunjukkan mayoritas ahli menilai program tidak tepat sasaran
Bukan hanya publik yang bersuara, para ahli juga mulai menyampaikan keprihatinan.
Fadhli mengungkapkan bahwa survei Trust Indonesia yang dilakukan pada akhir Maret lalu menunjukkan temuan menarik soal sikap para Key Opinion Leader (KOL).
“Merujuk survei Trust Indonesia yang berlangsung pada akhir Maret lalu, mayoritas para pakar (Key Opinion Leader/KOL) juga menyebut program MBG tidak tepat sasaran. Sebanyak 77,2 persen responden pada survei itu yakin program tersebut tidak tepat sasaran.” ungkapnya.
Statistik lain yang terungkap dari survei itu menunjukkan lebih dari separuh KOL, tepatnya 56,8 persen, menyatakan tidak mendukung program MBG dalam bentuknya saat ini.
Artinya, bukan hanya pelaksanaannya yang dianggap kurang, tapi konsep dasarnya juga belum mendapatkan dukungan luas dari kalangan ahli.
Dukungan yang lemah dari kalangan pakar memperlihatkan bahwa program ini butuh reorientasi besar-besaran.
Transparansi dan profesionalisme Badan Gizi Nasional jadi sorotan
Lebih jauh, Fadhli juga menyentil Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai tidak menunjukkan sikap profesional selama mengelola program MBG.
“Saya kira dengan masalah yang terus bermunculan, kita bisa tegas menyebut Badan Gizi Nasional (BGN) tidak bersikap profesional. Dalam beberapa hal, sesuai dengan temuan Majalah Tempo, BGN bahkan kerap tidak transparan dalam penunjukan vendor penyedia MBG.” ucapnya.
Kritik ini bukan tanpa dasar.
Ketika sebuah lembaga negara punya kewenangan penuh tapi tidak menjunjung transparansi, maka celah penyimpangan akan terbuka lebar.
Penunjukan vendor tanpa mekanisme terbuka akan memicu kecemburuan, dan pada akhirnya menimbulkan kesan bahwa program MBG hanyalah proyek semata.
Fadhli pun menyarankan agar program MBG dihentikan sementara waktu.
“Dengan melakukan penghentian sementara, BGN memiliki banyak waktu untuk memperbaiki pelaksanaan program MBG dan mencegah munculnya persoalan-persoalan yang biasa terjadi sebelumnya.” tegasnya.
