NOTIS.CO.ID – Provinsi Lampung kembali mencatat capaian positif dengan menempati peringkat keempat nasional sebagai provinsi dengan inflasi terendah secara year-on-year (yoy).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Oktober 2025, Inflasi Lampung tercatat sebesar 1,17 persen, lebih rendah dari target nasional yang berada di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen.
Data tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025. Agenda rapat juga membahas isu kebersihan dan kesehatan dalam pengolahan hewan ternak untuk pangan serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program 3 Juta Rumah.
Pemerintah Provinsi Lampung mengikuti rapat tersebut secara virtual melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, dari Ruang Command Center Dinas Kominfotik Lampung, Senin (13/10/2025).
Tito menjelaskan, secara nasional, komoditas utama penyumbang inflasi *year-on-year* antara lain emas perhiasan, cabai merah, bawang merah, beras, dan daging ayam ras.
Sementara itu, untuk inflasi month-to-month (mtm), komoditas yang paling berpengaruh adalah cabai merah, daging ayam ras, emas perhiasan, sigaret kretek mesin, serta uang sekolah akademik/PT.
“Kita semua, terutama daerah dengan inflasi tinggi, bersama pemerintah pusat perlu mencari cara agar penyumbang inflasi cabai merah ini bisa diatasi — baik dengan menambah produksi maupun memperbaiki distribusi,” ujar Tito.
Ia menambahkan, kenaikan harga daging ayam ras memang bisa melindungi peternak, namun harus tetap dijaga agar tidak berlebihan. Tito juga menekankan pentingnya menciptakan alternatif investasi agar masyarakat tidak hanya mengandalkan emas, tetapi juga tertarik menabung dan berinvestasi di sektor lain.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa pada minggu kedua Oktober 2025, sebanyak 17 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sedangkan 21 provinsi mengalami penurunan, termasuk Lampung.
Untuk Lampung, IPH turun sebesar -0,04 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan ini didorong oleh turunnya harga beras, bawang merah, dan tepung terigu.
“Dari 21 provinsi yang IPH-nya turun, mayoritas disumbang oleh penurunan harga beras, bawang merah, dan cabai rawit di beberapa daerah,” jelas Amalia.
Meski demikian, secara nasional jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH pada minggu kedua Oktober masih lebih banyak dibandingkan yang mengalami penurunan.
Harga Minyakita di Lampung Stabil di Bawah HET
Salah satu faktor penting yang menjaga inflasi Lampung tetap terkendali adalah stabilnya harga minyak goreng rakyat (Minyakita), yang konsisten berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter di seluruh 15 kabupaten/kota.
Berdasarkan pemantauan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), harga rata-rata Minyakita per 10 Oktober 2025 tercatat sebesar Rp15.671 per liter.
Distribusi Minyakita juga diperkuat melalui Rumah Pangan Kita (RPK) Bulog yang tersebar di berbagai pasar kabupaten/kota. Masyarakat dapat memperoleh Minyakita sesuai HET di lokasi berikut:
Lampung Selatan:Pasar Pemda Kalianda
Lampung Barat: Pasar Liwa
Lampung Tengah: Pasar Daerah Bandar Jaya
Lampung Utara: Pasar Sentral Kotabumi
Lampung Timur: Pasar Purbalinggo
Pesawaran: Pasar Sukaraja, Gedong Tataan
Pringsewu: Pasar Rakyat Gadingrejo
Mesuji: Pasar Simpang Pematang
Tulang Bawang Barat: Pasar Panaragan Jaya
Tanggamus: Pasar Kota Agung
Pesisir Barat: Pasar Way Batu
Tulang Bawang: Pasar Unit 2
Way Kanan: Pasar Baradatu
Kota Metro: Pasar Kopindo
Kota Bandar Lampung: RPK Bulog di Pasar Tugu, Pasar Gintung, Panjang, Way Halim, Kangkung, Way Kandis, dan Tamin.
Stabilitas harga Minyakita yang konsisten di bawah HET menjadi penopang utama pengendalian inflasi, khususnya dari sektor kebutuhan pokok rumah tangga.
Capaian ini mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam menjaga daya beli masyarakat dan kestabilan harga di daerah.(*)
