NOTIS.CO.ID - Gelombang permintaan Tambahan Anggaran dari jajaran menteri Kabinet Merah Putih mencuat dalam rapat kerja bersama DPR terkait pembahasan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2026.
Sejumlah kementerian dan lembaga mengajukan peningkatan signifikan terhadap pagu indikatif yang telah ditetapkan, demi mengamankan pendanaan berbagai program strategis tahun depan.
Usulan ini menjadi perhatian publik karena nilainya tidak kecil. Beberapa menteri bahkan mengajukan Tambahan Anggaran yang nilainya melampaui dua kali lipat dari pagu awal.
Tambahan Anggaran untuk transportasi dan keselamatan jadi fokus Kemenhub
Salah satu permintaan terbesar datang dari Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi. Ia mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 13,26 triliun dari pagu indikatif awal Rp 24,4 triliun, menjadikan total anggaran Kementerian Perhubungan untuk 2026 sebesar Rp 37,66 triliun.
"Tambahan Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan prioritas yang belum terakomodir di dalam pagu indikatif tahun 2026, utamanya mencakup kebutuhan layanan keperintisan dan pemenuhan prioritas keamanan dan keselamatan transportasi," ucap Dudy saat rapat kerja dengan Komisi V DPR, Jakarta, dikutip Rabu (9/7/2025).
Langkah ini dinilai penting, mengingat sektor transportasi memainkan peran vital dalam mendukung konektivitas nasional serta keselamatan pengguna moda transportasi publik.
Kebutuhan anggaran meningkat seiring perluasan penugasan strategis
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, juga mengajukan Tambahan Anggaran Rp 2,01 triliun dari pagu awal Rp 764,48 miliar. Usulan tersebut akan membuat total anggaran Bappenas menjadi Rp 2,77 triliun.
"Penugasan strategis semakin banyak dan dengan adanya prioritas yang harus segera disiapkan termasuk melaksanakan visi misi dan program presiden," ujar Rachmat.
Permintaan ini mencerminkan meningkatnya beban kerja kementeriannya, terutama dalam mengawal pembangunan nasional di bawah pemerintahan baru.
Kementerian BUMN hingga Perindustrian ikut ajukan penambahan
Tak mau ketinggalan, Menteri BUMN Erick Thohir turut mengajukan tambahan dana sebesar Rp 454 miliar. Padahal, pagu awal yang ditetapkan hanya Rp 150 miliar, membuat total usulan menjadi Rp 604 miliar.
"Sehingga kita memerlukan pendanaan kurang lebih Rp 604 miliar," ujarnya saat Rapat Kerja dengan DPR RI Komisi VI, Jakarta, Selasa (8/7).
Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga mengajukan Tambahan Anggaran Rp 2,05 triliun. Ia menilai pagu indikatif Rp 1,93 triliun masih jauh dari cukup untuk mengakomodasi kebutuhan riil kementeriannya di 2026.
"Kami mengusulkan kebutuhan Tambahan Anggaran untuk tahun 2026 sebesar Rp2,05 triliun untuk membiayai pelaksanaan berbagai macam program-program prioritas," ujar Agus dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (7/7/2025).
Kominfo Digital butuh lebih dari dua kali pagu awal
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjadi salah satu lembaga yang mengusulkan penambahan paling besar. Sekretaris Jenderal Komdigi, Ismail, menyebut total kebutuhan kementerian itu untuk 2026 mencapai Rp 20,36 triliun, jauh di atas pagu awal Rp 7,75 triliun.
"Untuk kebutuhan 2026 kami sudah mendapatkan masukan dari seluruh unit kerja. Kebutuhan Komdigi ini ada di angka Rp 20,36 triliun. Sehingga dibutuhkan kekurangan anggaran sebesar Rp 12,615 triliun," ujar Ismail dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/7/2025).
Kebutuhan anggaran besar ini diklaim penting demi mendukung akselerasi transformasi digital dan layanan komunikasi nasional.
Para Menko juga ikut mengajukan kenaikan anggaran signifikan
Beberapa Menteri Koordinator pun menyampaikan usulan Tambahan Anggaran kepada DPR. Misalnya, Menko bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang mengajukan tambahan Rp 272,9 miliar, dari pagu awal Rp 137 miliar.
"Memerlukan Tambahan Anggaran ketua, memerlukan tambahan Rp 272,9 miliar. jadi total pagu anggaran untuk 2026 akan mengusulkan Rp 410 miliar," kata Zulhas, dalam paparannya saat Rapat Kerja bersama Banggar DPR RI, Kompleks Parlemen, Senin (7/7/2025).
Kemudian, Menko bidang Hukum, HAM, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengajukan Tambahan Anggaran sebesar Rp 100,6 miliar.
Menurutnya, pagu Rp 124,633 miliar untuk 2026 belum cukup, bahkan lebih kecil dari anggaran tahun sebelumnya yang telah ditambah dan disesuaikan.
"Mudah-mudahan ini menjadi masukan dan kiranya dapat disetujui oleh pimpinan penambahan anggaran yang kami perlukan sehingga mendekati yang kami usulkan pada tahun 2025 sebesar Rp 325 miliar," ucap Yusril.
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno juga mengajukan tambahan Rp 207,218 miliar, karena pagu awal Rp 106,8 miliar dianggap belum mencukupi untuk mendanai operasional dan program koordinasi satu tahun penuh.
"Untuk itu kami mengusulkan permohonan usulan Tambahan Anggaran untuk 2026 sebesar Rp 207,218 miliar. Itu agar kita bisa menjalankan tugas memenuhi kebutuhan manajemen baik itu belanja operasional 9 bulan, belanja pegawai juga kurang itu, dan juga program koordinasi yaitu sinkronisasi koordinasi selama 12 bulan," kata Pratikno.
AHY dan BG minta tambahan besar untuk koordinasi pembangunan dan politik
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengajukan Tambahan Anggaran sebesar Rp 200,2 miliar. Menurutnya, pagu awal Rp 115,7 miliar masih jauh dari kebutuhan total kementeriannya sebesar Rp 315,9 miliar.
"Dalam kesempatan ini kami menyampaikan sekaligus usulan permohonan tambahan sebesar Rp 200,2 miliar," kata Ketua Umum Partai Demokrat itu.
Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan (BG) mengusulkan tambahan Rp 728,8 miliar, hampir tujuh kali lipat dari pagu awal Rp 126,5 miliar.
"Menyadari ketimpangan antara mandat strategis dan ketersediaan anggaran kami mengajukan usulan kebutuhan anggaran sebesar Rp 728,8 miliar," katanya dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar), Senin (7/7/2025).
Dengan berbagai usulan tambahan ini, beban anggaran pemerintah di 2026 diperkirakan akan meningkat signifikan.
