BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung akan segera mengoperasikan Kapal penyeberangan miliknya.
Kapal dengan nama Dalom Lintas Berjaya ini untuk melayani rute Bakauheni–Merak melalui Dermaga Eksekutif.
Kapal ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemprov Lampung dalam memperkuat sektor transportasi laut dan memperluas bisnis penyeberangan daerah.
Kapal yang dibangun di galangan kapal di China ini telah selesai dikerjakan dan saat ini dalam proses persiapan keberangkatan menuju Indonesia.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Lampung, Bambang Sumbogo mengatakan, Kapal telah "turun air" dan diperkirakan akan menempuh perjalanan sekitar satu minggu menuju Tanah Air.
“Sudah turun air, masih di China dan sedang dalam persiapan menuju Indonesia,” ujarnya pada Selasa, 22 April 2025.
Setibanya di Indonesia, sambung Bambang, Dalom Lintas Berjaya akan terlebih dahulu bersandar di Jakarta untuk menyelesaikan proses administratif serta pemasangan ornamen khas Lampung di bagian interior Kapal.
"Kapal dijadwalkan tiba di Lampung pada pertengahan Mei dan langsung dioperasikan melayani masyarakat," ujarnya.
Menurutnya, Kapal tersebut dibangun dengan kapasitas di atas 5.000 GT dan mampu mengangkut hingga 150 kendaraan, kapal ini diklaim lebih besar dari KMP Legundi.
"Setiap ruang di dalam Kapal, akan dihiasi dengan nuansa budaya Lampung, menjadikannya bukan sekadar moda transportasi, tetapi juga representasi kekayaan budaya daerah," katanya.
Bambang menjelaskan, Proyek pembangunan kapal ini merupakan hasil kerja sama antara Pemprov Lampung melalui BUMD PT Lampung Jasa Utama (LJU) dan PT Damai Lautan Nusantara, dengan nilai investasi mencapai Rp170 miliar.
"Penandatanganan MoU, dilakukan pada 21 Desember 2023 lalu. Nantinya, Kapal akan dioperasikan oleh anak usaha LJU, yaitu PT Trans Lampung Utama," ucapnya.
Menurutnya, melalui skema build-operate-transfer selama 20 tahun, kepemilikan kapal akan sepenuhnya beralih ke Pemprov Lampung.
Hal ini menandai langkah nyata Pemprov dalam memiliki dan mengelola bisnis penyeberangan secara mandiri dan berkelanjutan.
“Kapal ini nantinya milik Pemprov setelah masa kerja sama selesai, karena usia kapal ini bisa mencapai 40–50 tahun,” pungkas Bambang Sumbogo. (*)
