NOTIS.CO.ID - Raja Ampat, surganya wisata bahari di ujung timur Indonesia, kembali menjadi sorotan publik. Bukan hanya karena keindahannya yang memukau, tetapi juga karena ancaman nyata dari aktivitas tambang nikel yang mulai masuk ke wilayah Papua Barat Daya.
Menyadari potensi kerusakan lingkungan yang bisa terjadi, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan komitmennya untuk melindungi kawasan ini secara serius.
Fokus utamanya adalah menjaga ekosistem dan memastikan pembangunan pariwisata tetap berada dalam jalur berkelanjutan.
Strategi perlindungan ekosistem Raja Ampat dari pertambangan
Widiyanti menyatakan bahwa pemerintah tidak tinggal diam menghadapi isu tambang nikel di Raja Ampat. Ia menekankan perlunya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian alam.
Dalam keterangan pers di Jakarta, ia menegaskan, “Ketika kita ingin pembangunan apapun, termasuk kepariwisataan, maka harus pula menjaga keseimbangan antara ekologi, teritori sosial, dan skala ekonominya.” ungkapnya, dikutip dari inilah.com, Sabtu (7/6/2025).
Langkah konkret terus dipersiapkan. Kementerian Pariwisata berkomitmen melibatkan banyak pemangku kepentingan agar solusi yang diambil bersifat jangka panjang.
Perlindungan terhadap identitas ekologi Raja Ampat dinilai penting, karena nilai wisata di kawasan ini tidak bisa dipisahkan dari kekayaan alam yang dimilikinya.
Widiyanti juga menyoroti pentingnya kolaborasi antarinstansi untuk memperkuat perlindungan lingkungan di daerah sensitif ini. Kementerian akan mendorong model pariwisata berkelanjutan yang tidak hanya mendatangkan keuntungan ekonomi, tetapi juga merawat lingkungan dan menghormati nilai-nilai sosial masyarakat adat.
Polemik izin tambang nikel dan suara masyarakat adat
Masuknya industri tambang ke Raja Ampat menuai kekhawatiran luas. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, menyampaikan bahwa dua perusahaan tambang nikel yaitu PT GAG Nikel dan PT Kawei Sejahtera Mining telah lebih dulu mengantongi izin usaha.
Kedua izin tersebut dikeluarkan sebelum pemekaran wilayah Papua Barat Daya.
Lebih dari itu, beberapa perusahaan lain juga disebut memiliki izin usaha pertambangan sejak lama, dan kini aktif mengeksplorasi wilayah yang sebenarnya menjadi salah satu kawasan konservasi paling bernilai di dunia.
Berbagai kalangan, termasuk kelompok masyarakat adat, menyuarakan penolakan terhadap kegiatan tambang tersebut. Dalam pertemuan antara Kementerian Pariwisata dan Komisi VII DPR RI bersama masyarakat, suara penolakan itu disampaikan dengan tegas.
“Masyarakat menyampaikan penolakan terhadap rencana pemberian izin pertambangan baru. Mereka menegaskan ekosistem dan identitas Raja Ampat yang harus dijaga sebagai kawasan wisata, bukan wilayah industri ekstraktif,” kata Widiyanti.
Komitmen politik dan dukungan lintas sektor
Dukungan terhadap perlindungan Raja Ampat tidak hanya datang dari masyarakat dan kementerian teknis, tetapi juga dari kalangan legislatif.
Komisi VII DPR RI berjanji akan menyuarakan aspirasi masyarakat di parlemen, terutama terkait dengan dampak pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan.
Langkah ini termasuk mendesak evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin tambang yang dinilai membahayakan ekosistem kawasan.
Dalam kesempatan berbeda, Menteri Pariwisata juga menerima kunjungan kerja dari Gubernur Papua Barat, Elisa Kambu. Dalam pertemuan tersebut, Kambu menunjukkan kesamaan visi ekosistem Raja Ampat harus dilindungi.
Pemerintah daerah, menurutnya, siap memastikan kawasan ini tetap menjadi wilayah konservasi laut dan geopark berkelas dunia, bukan lahan industri.
Koordinasi lintas sektor kini tengah digalakkan. Pemerintah pusat hingga daerah bergerak menyusun langkah konkret demi menjamin masa depan Raja Ampat tetap hijau dan lestari.
Fokus baru pariwisata berkualitas dan investasi ramah lingkungan
Langkah ke depan, menurut Widiyanti, adalah mendorong perubahan paradigma dalam pengembangan pariwisata.
Ia menekankan pentingnya memperkuat konsep pariwisata berkualitas atau quality tourism, yang tidak semata-mata mengejar jumlah wisatawan, tetapi juga menjaga dampak ekologis dan sosial agar tetap positif.
“Salah satu inisiatif utama yang sedang dikaji, yaitu mendorong Raja Ampat berfokus pada quality tourism, dengan mengedepankan sustainable tourism serta investasi hijau, yang berpihak pada masyarakat dan lingkungan,” tuturnya.
Konsep ini diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal tanpa mengorbankan lingkungan. Pemerintah berkomitmen menjadikan Raja Ampat sebagai contoh sukses pengelolaan wisata berbasis keberlanjutan di tingkat nasional maupun internasional.
