NOTIS.CO.ID - Langkah besar baru saja diambil Thailand dalam mengguncang sektor ekonominya.
Pemerintah resmi menyetujui rancangan undang-undang yang melegalkan perjudian dan kasino sebagai strategi mempercepat pertumbuhan pariwisata dan investasi asing yang selama ini belum digarap optimal karena terbentur hukum.
Rencana legalisasi ini bukan hanya soal tempat judi, melainkan bagian dari skema pembangunan kompleks hiburan yang akan menjadi magnet turis internasional dan menciptakan ribuan lapangan kerja baru.
Dengan aturan ketat yang akan diberlakukan agar aktivitas tersebut tidak lepas kendali.
“Legalisasi Perjudian akan melindungi masyarakat dan juga akan menghasilkan lebih banyak pendapatan negara,” kata Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra saat berbicara kepada media beberapa waktu lalu.
Dampak Legalisasi Perjudian terhadap pariwisata Thailand
Peran kasino legal dalam meningkatkan daya tarik wisata
Thailand dikenal sebagai salah satu tujuan wisata paling populer di dunia, tapi selama ini tak menawarkan opsi kasino resmi seperti negara-negara tetangga.
Padahal, negara seperti Singapura, Kamboja, Filipina, Myanmar, dan Laos telah lebih dulu memetik hasil dari kompleks perjudian legal yang terintegrasi dengan resort mewah, pusat belanja, hingga hiburan keluarga.
Dengan adanya legalisasi ini, Thailand berharap tak cuma bisa bersaing, tapi juga mendominasi pasar wisata hiburan di Asia Tenggara.
Langkah ini dinilai strategis karena akan mendorong diversifikasi atraksi wisata dan menyerap pasar baru, terutama wisatawan dari Cina, Jepang, dan Korea Selatan yang selama ini punya minat tinggi pada kasino.
Proyeksi peningkatan pendapatan dan lapangan kerja
Wakil Menteri Keuangan Julapun Amornvivat memperkirakan, kebijakan ini bisa menaikkan jumlah turis asing sebesar 5% sampai 10% dan menghasilkan pendapatan pariwisata hingga 220 miliar baht.
Secara ekonomi, skenario ini bisa membuka peluang kerja baru hingga 15.000 posisi, mencakup layanan perhotelan, keamanan, pengelolaan acara, hingga sektor kreatif yang berhubungan dengan promosi destinasi.
Langkah Thailand juga dipandang mampu menarik investor asing yang selama ini menahan diri karena tak ada regulasi jelas soal perjudian, meski permintaan pasarnya tinggi dan stabil.
Potensi dampak sosial dan penolakan kelompok konservatif
Meskipun berpotensi menguntungkan, legalisasi ini tetap mengundang perdebatan, terutama dari kelompok konservatif yang memandang perjudian sebagai penyimpangan dari nilai-nilai moral dan agama, khususnya dalam masyarakat Buddha yang menjadi mayoritas di Thailand.
Pemerintah juga menekankan bahwa legalisasi ini bukan membebaskan perjudian semaunya, melainkan akan berada di bawah pengawasan ketat dengan mekanisme yang mencegah eksploitasi serta penyalahgunaan.
Pengaruh politik dalam Legalisasi Perjudian Thailand
Peran Thaksin Shinawatra di balik pengesahan RUU
Mantan perdana menteri miliarder, Thaksin Shinawatra, menjadi salah satu tokoh paling vokal dalam mendukung legalisasi kasino di Thailand.
Dikenal sebagai figur yang pro-investasi dan pragmatis, Thaksin melihat Legalisasi Perjudian bukan sekadar masalah moral, tetapi soal strategi ekonomi yang relevan untuk kondisi Thailand saat ini.
Dengan dukungan dari elite politik dan pebisnis besar, proyek legalisasi ini berpeluang menjadi langkah reformasi ekonomi terbesar sejak era reformasi keuangan Asia.
Strategi politik dan ekonomi pemerintah Thailand
RUU yang mengatur perjudian ini menjadi bagian dari strategi pemulihan ekonomi pasca-pandemi, sekaligus upaya merebut pasar pariwisata yang mulai lesu akibat ketatnya kompetisi di kawasan ASEAN.
Dengan sistem pengawasan dan perizinan yang ketat, pemerintah ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Thailand bisa menjadi destinasi wisata hiburan yang aman dan tertib, sambil mengedukasi masyarakat untuk tidak melihat perjudian sebagai momok.
Respon publik dan potensi perpecahan sosial
Masyarakat Thailand sendiri masih terbelah soal isu ini, terutama di kalangan kelas menengah dan konservatif.
Ada kekhawatiran bahwa legalisasi kasino akan memperburuk kemiskinan dan ketimpangan sosial karena rawan disalahgunakan.
Namun suara-suara pro-legalisasi semakin kuat, terutama dari generasi muda, pelaku industri, dan komunitas ekspatriat yang melihat regulasi ini sebagai bentuk modernisasi dan kebijakan progresif yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.
