Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bandar Lampung belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha lokal. Setelah berjalan sekitar satu tahun, sejumlah pelaku UMKM mengaku masih kesulitan masuk ke rantai pasok program tersebut.
(Notis.Co.id): Padahal, program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, dan pelaku usaha kecil.
Di lapangan, harapan itu belum sepenuhnya terwujud.
Soemantri, pemilik usaha tempe di Bandar Lampung, mengaku baru menerima pesanan dari dua dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Namun, pesanan tersebut tidak berlangsung rutin.
“Sebenarnya baru sekali mengambil ke sini, tapi jadwalnya tidak pasti,” kata Soemantri, saat ditemui di kediamannya di Jalan Bakung, Kelurahan Surabaya, Kedaton, Rabu (17 Juni 2026).
Menurut dia, persoalan utama terletak pada harga. Pihak dapur MBG kerap meminta harga yang lebih rendah dibanding harga pasar.
“Namanya pembeli pasti mau murah. Kalau mereka pesan saya layani, jika tidak, saya jual ke pasar,” ujarnya.
Kondisi serupa dialami Suparman. Ia mengaku sempat dijajaki untuk bekerja sama dengan salah satu dapur MBG.
Namun, pembicaraan itu tidak berlanjut karena perbedaan harga.
“Mereka minta harga yang jauh lebih murah dari tawaran saya. Saat ini biaya produksi naik. Kalau dipaksakan, tidak akan menutup biaya pembuatan,” kata Suparman.
Di tengah biaya produksi yang terus meningkat, ia mengaku tidak memiliki banyak ruang untuk menurunkan harga.
Sistem Pemesanan Jadi Kendala
Selain harga, pelaku usaha juga menyoroti sistem pemesanan yang dinilai kurang sesuai dengan karakter produksi UMKM.
Bambang, pengusaha tempe lainnya yang berada di Jalan Sasonoloyo 2, Kelurahan Gunung Sula, Wayhalim,
mengatakan produksi tempe membutuhkan proses dan waktu. Karena itu, pesanan mendadak sulit dipenuhi.
“Tempe itu ada proses pembuatannya dan butuh waktu. Tidak bisa mendadak,” tegas Bambang.
Ia bahkan pernah mengalami kerugian setelah membuat pesanan yang akhirnya tidak diambil oleh pihak dapur MBG.
Agar tidak terbuang, produk tersebut terpaksa dijual kembali ke pasar umum.
Menurut Bambang, pola pemesanan yang lebih terjadwal akan membantu pelaku usaha kecil menyesuaikan kapasitas produksi mereka.
Berharap Lebih Banyak Melibatkan UMKM
Para pelaku usaha berharap pengelola Program Makan Bergizi Gratis memberi ruang lebih besar bagi UMKM lokal.
Mereka menilai keterlibatan usaha kecil dapat memperkuat dampak ekonomi program di daerah. Selama ini, muncul anggapan bahwa pesanan lebih banyak mengalir ke produsen berskala besar.
“Saya berharap ke depan pihak MBG berlaku adil. Pesanlah ke UMKM lokal seperti kami, jangan hanya ke pabrik besar saja. Itu sangat membantu ekonomi kami,” ujar Bambang.
Bagi pelaku usaha kecil, keterlibatan dalam Program Makan Bergizi Gratis bukan hanya soal tambahan pesanan. Mereka berharap program nasional tersebut juga menjadi penggerak ekonomi bagi masyarakat yang berada di sekitar dapur MBG.(*)
