Share This Article
Pemkot Bandar Lampung memahami Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) merupakan penggerak ekonomi, sekaligus mendukung ketahanan pangan. Oleh karenanya, anggaran Rp 6,3miliar dialokasikan dalam APBD 2026 untuk mendukung pengembangannya.
(Notis.co.id): Wali Kota Eva Dwiana menyebutkan, sejumlah langkah juga sudah diambil oleh Pemkot Bandar Lampung untuk memfasilitasi program strategis nasional tersebut. Di antaranya melalui penguatan kelembagaan 126 KKMP (Koperasi Kelurahan Merah Putih) yang berada di seluruh kelurahan.
Selain itu, juga dibangun 9 gerai KKMP yang tersebar di Kelurahan Pidada, Langkapura, Pesawahan, Gedong Meneng, Way Halim, Sukarame, Rajabasa Raya, Sepang Jaya, dan Golak Galik.
Eva juga menguraikan, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 6,3miliar dalam APBD 2026 untuk mendukung kegiatan KKMP.
“Sebagai dana awal, kita berikan bantuan Rp50 juta kepada koperasi,” kata Eva saat menyampaikan sambutan dalam Seminar KDKMP, di Aula Semergou, Jumat (4 September 2026).
Kolaborasi Menjadi Kata Kunci
Tak berhenti sebatas dukungan anggaran, Pemkot Bandar Lampung juga memberi pendampingan terhadap KKMP. Terutama berkenaan berbagai kebutuhan perizinan yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan koperasi.
“Di samping semua itu, tetap dibutuhkan kolaborasi berbagai pihak untuk penguatan koperasi. Mulai dari pemerintahan pusat, provinsi kabupaten/kota, sampai dunia usaha. Dan tentu pula sangat dibutuhkan peran perguruan tinggi dan masyarakat,” kata Wali Kota.
Pada bagian lain Eva menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang telah memilih Kota Bandar Lampung sebagai lokasi pelaksanaan seminar dan rapat koordinasi terkait KDKMP.
“Atas nama Kota Bandar Lampung, kami mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan menjadi tuan rumah kegiatan ini,” katanya pada kegiatan yang dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.
Hadir pula Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Yandri Susanto, dan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus RI Aries Marsudiyanto. Kemudian Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bima Arya Sugiarto. (*)
