Share This Article
Pemerintah kota membutuhkan ruang fiskal yang lebih leluasa agar pelayanan publik tetap berjalan optimal. Persoalan itu menjadi salah satu fokus pembahasan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dalam Rapat Dewan Pengurus di Solo, Jawa Tengah, Kamis (3/9/2026).
(Notis.co.id): Forum yang berlangsung di House of Danar Hadi tersebut membahas berbagai tantangan pembangunan perkotaan. Para wali kota dari berbagai daerah, mulai dari kota industri hingga destinasi pariwisata, ikut merumuskan masukan untuk pemerintah pusat.
Salah satu yang menjadi sorotan ialah skema Transfer ke Daerah (TKD). APEKSI mendorong agar Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) disesuaikan dengan karakteristik, beban pelayanan, serta kebutuhan riil setiap daerah.
Fleksibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga menjadi perhatian. Begitu pula penataan belanja pegawai dan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Penyesuaian tersebut dinilai penting agar pemerintah kota tidak kehilangan ruang gerak dalam mengelola anggaran. Dengan demikian, kualitas pelayanan publik tetap dapat dijaga.
Eva Dwiana Kawal Aspirasi Daerah
Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana hadir dalam rangkaian agenda APEKSI tersebut. Kehadirannya menjadi bagian dari upaya Pemkot Bandar Lampung menyuarakan kepentingan pemerintah daerah dalam pembahasan kebijakan nasional.
APEKSI menilai sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah perlu terus diperkuat. Kebijakan fiskal yang lebih sesuai dengan kondisi daerah diharapkan dapat mendukung pembangunan kota secara lebih efektif.
Bagi Bandar Lampung, forum tersebut juga menjadi ruang untuk memastikan kebutuhan daerah tetap masuk dalam pembahasan di tingkat nasional.
Melalui keterlibatan dalam APEKSI, Pemkot Bandar Lampung menegaskan komitmennya mengawal aspirasi daerah. Kebijakan pemerintah pusat diharapkan tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat di daerah.(*)
